Aksi Demonstrasi “Rebut Kedaulatan Rakyat Sekarang Juga”
Sumber: Dok. LPM Psikogenesis
Psikogenesis, Selasa (02/09) – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Kota Makassar menggelar aksi demonstrasi bertajuk “Rebut Kedaulatan Rakyat Sekarang Juga” di Jalan Layang Urip Sumoharjo pada Senin (01/09).
Dalam aksi tersebut, mahasiswa membawa 14 tuntutan diantaranya:
1. Tolak Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Bermasalah
2. Tolak Pasal Bermasalah di Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran
3. Cabut UU Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tegakkan Supremasi Sipil
4. Hentikan Intimidasi, Kriminalisasi, dan Represifitas Terhadap Gerakan Rakyat
5. Tolak Kenaikan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
6. Tolak Penulisan Ulang Sejarah Bangsa Yang Meligitmasi Kekuasaan
7. Tolak Tarif Resiprokal Amerika Serikat-Indonesia
8. Tolak Proyek Strategis Nasional Yang Tidak Pro Rakyat
9. Tolak Revisi UU Pokok Agraria & Wujudkan Reforma Agraria Sejati
10. Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah dan Demokratis
11. Tolak kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di berbagai daerah
12. Sahkan RUU Masyarakat adat dan RUU perampasan aset
13. mendesak pemecatan anggota DPR yang terbukti korupsi dan memiliki catatan kriminal
14. Reformasi kinerja kepolisian
Syamry selaku Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM), menegaskan bahwa aksi yang dilakukan merupakan bentuk desakan serius agar DPR bersih dari praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Menurutnya, kondisi negara saat ini semakin memprihatinkan, sehingga diperlukan tindak tegas kepada para legislator yang terbukti melakukan penyalahgunaan jabatan.
“Kita ingin DPR ini yang terbukti korupsi dan melegitimasi tindakan yang tidak mencerminkan pejabat atau aparat negara dipecat saja, karena kondisi negara memprihatinkan,” ucap Syamry.
Lebih lanjut, Syamry juga menyinggung perilaku represif yang marak akhir-akhir ini. Dirinya mengingatkan mengenai hak-hak kebebasan dalam menyampaikan pendapat, berserikat, dan berkumpul di ruang publik yang dijamin oleh undang-undang.
“Kita menginginkan kebebasan menyampaikan pendapat didepan umum, kemerdekaan berserikat, dan berkumpul. kan sudah dijamin undang-undang, kita menginginkan agar tidak ada represifitas dan tindakan brutal seperti rezim sebelumya yaitu orde baru,” tegasnya.
Selain itu, Syamry juga menyoroti maraknya upaya provokasi yang beredar melalui media. Menurutnya, provokasi semacam itu berbahaya karena dapat memecah belah solidaritas mahasiswa dan rakyat sipil. dirinya mengajak massa aksi agar tetap fokus pada tujuan pergerakan.
“Saya harap teman peka melihat kondisi hari ini karena banyak penggiringan di media yang seolah-olah memprovokasi kita untuk melakukan konflik horizontal (baca: sesama sipil). Penggiringan seperti itu akan memecah belah gerakan mahasiswa dan rakyat sipil untuk tidak menyuarakan pendapatnya. Kita ingin warga jaga warga. Kita ingin substansi, nilai, esensi dipergerakan dilihat lebih jeli,” sambungnya.
Kemudian, Syamry menyinggung insiden aksi pembakaran gedung DPR pada jumat malam (30/08) lalu. Dirinya menyayangkan aksi anarkis yang tidak sejalan dengan substansi perjuangan mahasiswa. Menurutnya, aksi yang mengedepankan kekerasan justru merugikan masyarakat itu sendiri dan menjauhkan gerakan dari tujuan awalnya.
“Teman teman kemarin sedang konsolidasi dan aksi itu kami tidak tahu aksi dari organisasi apa, kami (Baca: BEM UNM) menyayangkan gerakan yang tidak berorientasi pada subtansi tuntutan kita, kami turut berduka cita atas meninggalnya tiga orang masyarakat sipil dan pejabat dari DPR akibat insiden pembakaran itu,” ucapnya.
Tidak hanya itu, Syamry juga menyinggung hasil aksi demonstrasi pada senin (25/08) lalu. Dirinya menyoroti sikap DPR Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang belum memberikan pernyataan resmi yang mengakomodasi tuntutan mahasiswa pada aksi sebelumnya. Kondisi tersebut, menjadi alasan utama aksi turun ke jalan.
“Kemarin belum ada pernyataan sikap dari DPRD provinsi yang mengakomidir tuntutan, dan tidak dilanjuti dengan pernyataan resmi. kami membawa akar dari semua permasalahan ini dan hari ini yang tergabung bukan hanya BEM di UNM tapi berbagai kampus di Makassar,” ujarnya.
Akhir kata, Syamry menekankan bahwa aksi kali ini difokuskan pada tuntutan, bukan ditujukan untuk memprovokasi atau menciptakan konflik horizontal.
“Kita pusatkan di sini sebagai bentuk kampanye pada masyarakat sipil, kita tidak menghendaki tindakan represif dan konflik horizontal, yang kita bawa adalah tuntutan substansial untuk dievaluasi,” tutupnya.
(RBN)
