Aksi Demonstrasi BEM UNM di Depan Gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan
Sumber: Dok. LPM Psikogenesis
Psikogenesis, Senin (25/08) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar aksi demonstrasi dengan grand isu “Indonesia Sold Out: Merefleksi Kemerdakaan Indonesia, 80 Tahun Kedaulatan Rakyat Habis Dijual” di jalan depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Senin (25/08).
Aksi demonstrasi ini mengusung sebelas isu turunan yaitu:
- Tolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) Bermasalah.
- Tolak Pasal Bermasalah di Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran
- Cabut Undang-Undang (UU) Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tegakkan Supremasi Sipil
- Hentikan Intimidasi, Kriminalisasi, dan Represifitas terhadap Gerakan Rakyat
- Tolak Kenaikan Tunjangan DPR
- Tolak Penulisan Ulang Sejarah Bangsa yang Meligitimasi Kekuasaan
- Tolak Tarif Resiprokal Amerika Serikat-Indonesia
- Tolak Proyek Strategis Nasional yang Tidak Pro Rakyat
- Tolak Revisi UU Pokok Agraria & Wujudkan Reforma Agraria Sejati
- Wujudkan Pendidikan Gratis, Ilmiah, dan Demokratis
- Tolak Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) di Berbagai Daerah
Ragil Herman selaku Wakil Presiden BEM UNM menyebutkan bahwa aksi yang dilaksanakan mahasiswa merupakan ruang penyampaian aspirasi kepada masyarakat guna menyadarkan publik terhadap isu-isu yang masih kurang mendapat perhatian.
“Pada hari ini, kita melakukan prakondisi, di mana kita bisa melakukan kampanye terhadap masyarakat yang melewati Jalan A. P. Pettarani menuju Urip Sumoharjo. Artinya, kalau kita melihat beberapa aksi yang lalu kita mendapatkan kritikan, berarti beberapa masyarakat tidak peka akan problematika yang timbul baik itu secara nasional maupun secara regional,” ungkapnya.
Mahasiswa yang akrab disapa Ragil itu juga menyampaikan harapannya agar lembaga legislatif di daerah dapat menyalurkan suara mahasiswa dan masyarakat hingga ke tingkat nasional.
“Harapan saya, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan itu bisa menyerap aspirasi daripada masyarakat Kota Makassar yang dibawa oleh Badan Eksekutif Mahasiswa kemudian disampaikan hingga pucuk pimpinan,” harapnya.
Diskusi Aksi bersama Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan
Sumber: Dok. LPM Psikogenesis
Menanggapi seluruh aspirasi massa aksi, Sufriadi Arif selaku Wakil Ketua DPRD Sulsel dari fraksi Partai Persatuan Pembangun (PPP) menegaskan dukungannya terhadap seluruh aspirasi yang dibawakan dalam aksi tersebut.
“Saya pribadi menyetujui seluruh aspirasi-aspirasi yang dibawakan, akan kami dorong menjadi sikap DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan akan kita bawa ke tingkat pemerintah pusat. Saya tegas menolak RKUHP dan juga tentang penulisan ulang sejarah Indonesia,” tegasnya.
Menutup pernyataannya, Arif mengajak mahasiswa untuk terus berdiskusi dan bekerja sama menjaga sulawesi selatan.
“Saya membuka ruang diskusi, ruangan saya terbuka, kita sama-sama menjaga Sulawesi Selatan,” tutupnya.
(RBN)
