Suasana Aksi Tolak PPN 12% di Gedung DPRD Sulsel
Sumber: Dok. LPM Psikogenesis
Psikogenesis, Sabtu (28/12) – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM), Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP), masyarakat umum, serta organisasi gerakan lainnya menggelar aksi dengan tuntutan utama “Tolak PPN 12%: Semakin Menyengsarakan Masyarakat” di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Jumat (27/12).
Muhammad Tamrin selaku Jenderal Lapangan mengungkapkan alasan diperadakan aksi dikarenakan keinginan untuk menyuarakan penolakan masyarakat menengah ke bawah terhadap kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12% atas pemerintah yang dinilai terlalu memaksa dan tidak berimbang dengan keadaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah.
“Alasannya (baca: aksi tuntutan) karena adanya penolakan terhadap pajak 12 persen oleh masyarakat kelas menengah ke bawah. Kami (baca: mahasiswa) melihat bahwa negara (baca: Indonesia) terlalu memaksa untuk menetapkan pajak naik ke 12 persen karena tidak berimbang dengan keadaan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Sehingga, mahasiswa menyambungkan apa yang ingin disampaikan oleh masyarakat,” ungkap mahasiswa yang kerap disapa Tamrin ini.
Mengenai isu turunan, Tamrin menjelaskan bahwa terdapat tiga isu turunan dalam aksi tuntutan ini, yang pertama ialah “Hapus Komersialisasi Pendidikan” sebab sektor pendidikan dinilai akan mengalami peningkatan biaya operasional seperti biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) sejalan dengan meningkatnya PPN 12%.
“Isu turunan yang pertama adalah hapus komersialisasi pendidikan. Karena ketika PPN naik, biaya operasional juga naik, operasional itu UKT. Ketika ada penaikan, kami melihat secara kritis bahwa suatu saat juga di sektor pendidikan akan mengalami peningkatan biaya,” jelasnya.
Lanjut, Tamrin menjelaskan isu turunan kedua mengenai “Ciptakan Lapangan Pekerjaan untuk Generasi Z” yang diangkat karena melihat banyak Generasi Z (Gen Z) lulusan S1 yang menganggur akibat tidak adanya lapangan pekerjaan yang tersedia dan dinilai tidak mendukung tercapainya Bonus Demografi di tahun 2045 mendatang.
“Terus yang kedua adalah isu turunan dalam menciptakan pekerjaan untuk kaum Gen Z karena data terakhir menunjukan sekitar 9,86 juta Gen Z menganggur. Banyak lulusan Gen Z yang sudah wisuda (baca: sarjana) tapi tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, yang kita ketahui ada wacana di tahun 2045 Indonesia akan mencapai bonus demografi dan akan mengalami yang namanya ‘Indonesia Emas’. Namun, kalau kita lihat secara kritis kayaknya agak susah ketika Gen Z saja itu tidak punya lapangan pekerjaan,” jelasnya.
Lebih Lanjut, Tamrin menjelaskan isu turunan ketiga mengenai “Pulihkan Perekonomian Negara” yang diangkat karena melihat indeks rupiah yang semakin menurun disertai lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, sehingga diperlukan perhatian dari pemerintah.
“Isu turunan yang ketiga itu tentang pulihkan ekonomi masyarakat. Dilihat situasi bahwa indeks rupiah itu kalah dari dolar. Terus lapangan pekerjaan yang tidak tersedia, itu yang perlu diperhatikan lagi oleh pemerintah saya pikir,” jelasnya.
Tamrin mengungkapkan bahwa terdapat Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Negeri Makassar (UNM), Mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang (PNUP), Masyarakat, serta beberapa organisasi gerakan di luar kampus yang ikut serta dalam aksi.
“Secara keseluruhan, teman-teman yang berpartisipasi dalam aksi hari ini itu ada teman-teman dari BEM UNM yang tergabung dari beberapa BEM Fakultas, ada teman-teman dari PNUP, ada juga dari masyarakat yang ikut bergabung bersama kami, dan beberapa organisasI gerakan lainnya di luar daripada organisasi internal kampus,” katanya.
Tamrin menjelaskan bahwa pemilihan lokasi titik aksi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan (Sulsel) dikarenakan anggota DPRD Sulsel sedang melaksanakan rapat paripurna sehingga diharapkan mampu mendengar aspirasi dari Demonstran.
“Di dalam (baca: DPRD Sulsel) sedang ada rapat paripurna, momentum juga di mana semua polisi lengkap, semua anggota dewan lengkap, setidaknya kelengkapan itu bisa menjadi bahan pertimbangan juga untuk mendengarkan suara teman-teman,” jelasnya.
Tamrin menegaskan bahwa mahasiswa akan melakukan konsolidasi ulang dalam menyusun rencana strategi dan akan terus melakukan aksi ke depannya hingga aspirasi yang disampaikan telah sampai ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) apabila aspirasi dari Demonstran belum diberikan tanggapan.
“Ketika aksi hari ini kurang ditanggapi manis oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Sulawesi Selatan, tentu teman-teman akan membangun gerakan lagi sampai memang suara ini itu sampai ke pusat. Selepas aksi ini kayaknya teman-teman akan melakukan konsolidasi ulang untuk menyusun rencana strategis teman-teman untuk melakukan aksi lagi,” tegasnya.
Tamrin menyampaikan harapannya agar Indonesia dapat menjadi negara yang berdaulat dan sejahtera kepada seluruh elemen masyarakat Indonesia bukan hanya kepada sekolompok pihak yang berkuasa.
“Harapan saya ingin melihat negara ini (baca: Indonesia) betul-betul berdaulat, sejahtera, dan kesejahteraan itu dapat di akses oleh semua orang, tidak hanya diakses oleh sekelompok orang yang kaya,” harapnya.
Di tengah berlangsungnya aksi demonstrasi, pihak DPRD Sulsel mengajak beberapa mahasiswa dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Muhammadiyah (UNISMUH) Makassar untuk melaksanakan dialog di Gedung Aspirasi DPRD Sulsel bersama beberapa perwakilan fraksi DPRD Sulsel.
Menanggapi aksi tuntutan mahasiswa, Hamzah Hamid sebagai perwakilan Komisi C fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) angkat bicara dan mengatakan bahwa masalah PPN 12% turut menjadi kerisauan anggota dewan dan sependapat bahwa PPN 12% dapat menjadi beban di masyarakat, sehingga perwakilan DPRD akan menyampaikan aspirasi mahasiswa ke DPR RI untuk meninjau kembali keputusan kenaikan PPN 12%.
“Itu (baca: kenaikan PPN 12%) kerisauan kami DPRD. Kami (baca: fraksi PPP, Gerindra, Demokrat, PKB, dan PKS) sependapat bahwa PPN 12 persen menjadi beban di masyarakat. Untuk itu, kami menerima dan akan meneruskan perjuangan ke pusat agar PPN 12 persen dikaji kembali,” ucapnya.
Anggota dewan lainnya, Zulfikar Limolang selaku perwakilan Komisi B fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyampaikan sarannya untuk membuat postingan di media sosial tentang kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada masyarakat.
“Saya menyarankan kalau bisa silahkan dibuatkan tulisan yang bisa teman-teman share di media sosial agar segala kebijakan yang dianggap tidak berpihak itu bisa segera dipahami oleh pemerintah,” sarannya.
Terakhir, Zulfikar Limolang berharap agar kenaikan PPN 12% dapat segera memperoleh solusi dari pemerintah pusat.
“Semoga yang menjadi perhatian dan atensi kita bersama (baca: kenaikan PPN 12%), segera mendapatkan solusi dari pemerintah pusat,” tutupnya. (ZK)
