Sosialisasi Aturan Kema FPsi UNM
Sumber: Dok. LPM Psikogenesis
Psikogenesis, Kamis (12/02) – Majelis Permusyawaratan Mahasiswa (Maperwa) Keluarga Mahasiswa (Kema) Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Negeri Makassar (UNM) menggelar sosialisasi aturan Kema FPsi UNM di Baruga Kemahasiswaan FPsi UNM pada Selasa (10/02) lalu.
Sosialisasi tersebut membahas enam aturan Kema FPsi UNM, yang meliputi Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum, UU Sistem Pendidikan, UU Perserikatan, UU Atribut, UU Keuangan, dan UU Administrasi.
Ghefira Dhia Azzahra selaku Ketua Umum Maperwa Kema FPsi UNM menjelaskan bahwa sosialisasi ini merupakan kegiatan wajib yang dilaksanakan setiap periode untuk memberikan pemahaman terkait interpretasi aturan pada fungsionaris Lembaga Kemahasiswaan (LK) Kema FPsi UNM dan Masyarakat Kema FPsi UNM.
“Sosialisasi ini bersifat wajib di setiap periode. Landasannya supaya teman-teman Fungsionaris LK dan Masyarakat Kema itu tahu aturan-aturan dan paham interpretasinya,” jelasnya.
Mahasiswi yang akrab disapa Ghefira tersebut juga mengungkapkan bahwa terdapat tiga aturan yang akan diubah, yaitu UU Perserikatan, UU Administrasi, serta UU Sistem Pendidikan dan akan disosialisasikan ulang setelah melalui proses amandemen.
“Perubahan aturan yang sedang diparipurnakan itu ada UU Perserikatan, UU Administrasi, lalu UU pendidikan. Nanti setelah diamandemenkan lalu akan disosialisasikan kembali,” ungkapnya.
Selain itu, Ghefira juga menambahkan bahwa di masa mendatang, akan dibuka sebuah forum untuk seluruh Masyarakat Kema untuk menyatukan pandangan terkait UU Administrasi dan UU Sistem Pendidikan. Berbeda dengan UU Perserikatan yang telah memasuki proses amandemen sehingga tidak dibukakan forum.
“UU Perserikatan itu sudah tidak dibukakan forum, karena sudah dalam proses amandemen. UU lainnya itu nanti dibukakan forum terkait pandangan masyarakat Kema,” tambahnya.
Akhir kata, Ghefira berharap agar pelanggaran aturan dapat berkurang setelah pelaksanaan sosialisasi aturan Kema FPsi UNM.
“Saya rasa sebelum sosialisasi kemarin itu ada banyak aturan-aturan yang masih dilanggar oleh fungsionaris-funLK, terutama UU Atribut itu tersendiri. Jadi harapannya setelah sosialisasi sudah minim lagi pelanggaran yang dilakukan,” tutupnya.
(RBN)
