Papan rekapitulasi dan sirkulasi LK Kema FPsi UNM
Sumber: Dok. LPM Psikogenesis
Psikogenesis, Kamis (07/11) – Ketentuan terbaru terkait pemotongan termin kas keuangan akan diberlakukan kepada setiap Lembaga Kemahasiswaan (LK) Fakultas Psikologi (FPsi) Universitas Negeri Makassar (UNM).
Ahmad Mulyadi selaku Menteri Sosial Politik (Mensospol) Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (Kema) FPsi UNM membenarkan terkait kabar pemotongan termin tersebut.
“Sejauh ini iya (baca: akan ada pemotongan termin), saya yang validasi mengenai berita tentang pemotongan termin, saya juga yang membenarkan kabar tersebut,” terangnya.
Mahasiswa yang akrab disapa Mul ini menambahkan bahwa terdapat beberapa aspirasi yang datang dari Fungsionaris LK, yang kemudian saat ini masih ditampung oleh Kemensospol BEM Kema FPsi UNM.
“Kemarin sudah ada beberapa Ketua dan anggota lembaga yang kemudian mengajukan aspirasinya kepada kawan-kawan di BEM, khususnya kepada Staf Sospol (baca: Sosial dan Politik) lainnya. Cuman sampai hari ini kami (baca: Kemensospol) masih tampung dulu beberapa Aspirasi yang telah datang,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mul menyampaikan bahwa Kemensospol BEM KEMA FPsi UNM akan melakukan pengawalan terhadap keputusan pemotongan termin kas keuangan LK dengan cara mengkaji aspirasi yang telah terkumpul serta merumuskan regulasi yang tepat untuk mencapai solusi optimal.
“Kemensospol saat ini tengah melakukan pengumpulan aspirasi dari seluruh lembaga kemahasiswaan sebagai bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan terkait pemotongan termin. Kami berkomitmen untuk mengawal proses ini dan mencari solusi yang optimal.” sambungnya.
Menanggapi isu yang beredar mengenai pemotongan termin kas keuangan Lembaga Kemahasiswaan (LK) FPsi UNM, Wakil Dekan III FPsi UNM, Muhammad Nurhidayat Nurdin, menegaskan bahwa kebijakan tersebut masih dalam tahap pertimbangan dan belum diberlakukan.
“Pemotongan termin dana LK akan dilakukan, namun waktu pelaksanaannya masih belum pasti. Bisa saja segera, atau mungkin saat akhir masa jabatan pengurus LK.” ungkapnya.
Wakil Dekan III, Dayat, menjelaskan bahwa pemotongan dana kegiatan mahasiswa merupakan konsekuensi dari pelanggaran yang tercantum dalam Pakta Integritas yang telah disepakati bersama.
“Pemotongan termin ini kan sanksi atas ketetapan yang sudah disetujui pas penandatanganan Pakta Integritas kemarin, adapun hasil pemotongan itu ditujukan lagi kembali ke LK. Nanti saya bakal pertanggungjawabkan, juga sertakan laporan ke setiap pimpinan LK,” tutupnya. (020)
