 |
| Foto bersama Maperwa, BEM, dan FSI usai pelantikan pengurus periode 2015-2016 (Sumber: Dokumentasi Psikogenesis) |
Musyawarah Besar (Mubes) Keluarga Mahasiswa (Kema) Fakultas
Psikologi (FPsi) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang direncanakan (28-29/5)
mendatang belum ada kesiapan. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum
(Pemilu) serta pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum ada
kepastian.
Psikologi (FPsi) Universitas Negeri Makassar (UNM) yang direncanakan (28-29/5)
mendatang belum ada kesiapan. Pasalnya, Undang-Undang (UU) Pemilihan Umum
(Pemilu) serta pembentukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih belum ada
kepastian.
Ketua Umum Maperwa, Ramadhani mengatakan Maperwa
merencanakan akan membentuk KPU bulan ini, namun terkendala pada revisi
Undang-Undang Pemilu yang digodok oleh Komisi III Maperwa yang tak kunjung
rampung. ”Diusahakan secepatnya
bulan ini, kebetulan komisi
tiga yang diberi tanggung jawab. Cuma terkendala ki pada perumusan revisi UU pemilunya,” ungkapnya.
merencanakan akan membentuk KPU bulan ini, namun terkendala pada revisi
Undang-Undang Pemilu yang digodok oleh Komisi III Maperwa yang tak kunjung
rampung. ”Diusahakan secepatnya
bulan ini, kebetulan komisi
tiga yang diberi tanggung jawab. Cuma terkendala ki pada perumusan revisi UU pemilunya,” ungkapnya.
Ketua komisi III Maperwa, Fahmi Yanuar menjelaskan bahwa jika UU Pemilu belum rampung, maka UU yang lama masih disahkan. Saat ini konstruksi UU pemilu masih melihat landasan yuridis, sosiologis,
dan filosofis. Rancangan secara filosofis sudah dilaksanakan meski yang dianggap penting yakni landasan sosiologis. Mereka akan menyesuaikan konsep Pemilu dengan Kema sendiri. “Itu UU sekarang masih berlaku itu UU nomor 10 tahun
2014 tentang Pemilihan Umum. Kalau sekarang naskah akademik itu sudah digarap, kita mau bikin paripurna bulan ini untuk
menyelesaikan itu UU pemilu berdasarkan rekomendasi mubes,” jelasnya.
dan filosofis. Rancangan secara filosofis sudah dilaksanakan meski yang dianggap penting yakni landasan sosiologis. Mereka akan menyesuaikan konsep Pemilu dengan Kema sendiri. “Itu UU sekarang masih berlaku itu UU nomor 10 tahun
2014 tentang Pemilihan Umum. Kalau sekarang naskah akademik itu sudah digarap, kita mau bikin paripurna bulan ini untuk
menyelesaikan itu UU pemilu berdasarkan rekomendasi mubes,” jelasnya.
Lebih lanjut, mahasiswa angkatan 2012 ini mengemukakan bahwa
untuk pengadaan KPU sendiri masih terlalu jauh karena rekomendasi muslub untuk peninjauan ulang UU Pemilu terkait pengadaan KPU belum selesai. Kalaupun konsep pemilihan nanti lebih baik tidak pakai KPU, maka KPU akan dibuang. “Berdasarkan hasil analisa Maperwa secara keseluruhan, kalau kita mau bicara tentang KPU sekarang terlalu jauh ki, artinya ada
langkah-langkah yang harus
dikerja baru ke KPU,” ungkapnya. (PH)
untuk pengadaan KPU sendiri masih terlalu jauh karena rekomendasi muslub untuk peninjauan ulang UU Pemilu terkait pengadaan KPU belum selesai. Kalaupun konsep pemilihan nanti lebih baik tidak pakai KPU, maka KPU akan dibuang. “Berdasarkan hasil analisa Maperwa secara keseluruhan, kalau kita mau bicara tentang KPU sekarang terlalu jauh ki, artinya ada
langkah-langkah yang harus
dikerja baru ke KPU,” ungkapnya. (PH)
